Review Film ‘Pesta Babi’: Ketika Kolonialisme Tidak Pernah Mati dan Hanya Berganti Nama

Poster film “Pesta Babi”

Minggu, 17 Mei 2026 — Emosi usai menonton film biasanya tidak seragam antara satu kepala dengan yang lainnya. Beberapa film akan membuat kita kagum, ada yang membuat kita menangis, ada yang kita lupakan begitu saja setelah lampu bioskop menyala. Tapi ada juga film yang tidak memberi pilihan selain marah—karena hal di dalamnya memaksa kita melihat sesuatu yang selama ini sengaja dibuat tak terlihat.

Saya teringat bagaimana Avatar membingkai perebutan tanah sebagai kolonialisme fiksi. Lalu Blood Diamond memperlihatkan bagaimana perang dan industri bisa saling menghidupi. Bahkan The Constant Gardener pernah mengingatkan bahwa di balik proyek “kemajuan”, selalu ada tubuh-tubuh yang dikorbankan.

Tapi tidak satu pun dari film itu benar-benar sebanding dengan rasa tidak nyaman yang saya rasakan setelah menonton ‘Pesta Babi’, dokumenter garapan Cypri Dale dan Dandhy Laksono. Karena ini bukan fiksi yang lahir dari imajinasi, bukan alegori dalam karya sastra, bukan juga metafora dalam puisi cinta yang membandingkan rembulan dan wajah sang kekasih. Ini kejadian yang sedang berlangsung, di tanah yang benar-benar ada, terhadap manusia yang benar-benar hidup.

Film ini tidak menawarkan jarak aman bagi penonton. Ia menyeret kita langsung ke dalam logika yang dingin: hutan berubah menjadi komoditas, tanah adat berubah menjadi konsesi, dan masyarakat yang tinggal di dalamnya berubah menjadi hambatan administratif. Semua itu dibungkus dengan istilah-istilah yang terdengar modern, progresif, dan seolah demi kemaslahatan rakyat.

Dan di titik itu saya sadar: yang saya tonton bukan sekadar dokumenter tentang Papua. Ini adalah cermin tentang bagaimana kekuasaan bekerja hari ini—lebih rapi dari masa lalu, tapi tidak lebih manusiawi. Saya baru sadar bahwa kolonialisme ternyata tidak benar-benar hilang. Ia hanya berganti wajah, berganti istilah, lalu dibungkus lebih rapi dengan bahasa pembangunan, ketahanan pangan, transisi energi, dan proyek strategis nasional (PSN). 

Film dokumenter berdurasi satu jam tiga puluh lima menit ini bukan sekadar cerita tentang Papua atau hutan yang dibabat habis. Ini adalah potret tentang bagaimana negara modern tetap bisa bekerja seperti mesin kolonial: datang ke tanah yang sudah dihuni turun-temurun, mengerahkan aparat, membuka jalan bagi korporasi, lalu memperlakukan masyarakat adat seolah mereka cuma penghalang pembangunan. 

Yang membuat saya terusik bukan hanya fakta bahwa jutaan hektar hutan Papua sedang dibuka atas nama pangan dan energi. Tetapi bagaimana negara menganggap tanah Papua sebagai tanah kosong tak berperadaban. Mereka memperlakukan orang Papua seolah mereka tidak pernah ada, seolah tanah mereka kosong, seolah hutan mereka tidak punya sejarah, tidak punya jiwa, tidak punya pemilik.

Adegan dalam film Pesta Babi

Film ini dibuka dengan sebuah adegan yang sangat simbolik sekaligus menghantam nurani. Orang-orang suku Awyu sedang mengangkat kayu besi rawa sepanjang 17 meter untuk dijadikan salib besar. Sang Narator lalu berkata:

“Tapi Franky Woro, Kasimilus Awe, dan warga suku Awyu di Papua Selatan ini tak akan melukai siapapun. Mereka memakai tanda salib besar ini sebagai tanda perlawanan.”

Lalu beberapa detik kemudian datang kalimat yang menjadi inti seluruh film:

“Yang mereka lawan memang lebih besar, yaitu pemerintah Republik Indonesia.”

Yang membuat Pesta Babi begitu kuat adalah karena film ini tidak berbicara lewat statistik semata. Dokumenter ini memberi wajah pada tragedi itu melalui lima orang Papua: Yasinta Moiwend dan Natalis Buer dari suku Marind, Vincen Kuipalo dari suku Yei, Franky Woro dari suku Awyu, dan Willem Kimko dari suku Muyu. Mereka bukan aktivis metropolitan yang belajar teori dekolonialisme di kampus. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya langsung dihantam proyek negara.

 

Yasinta melihat hutan dan rawa sumber hidup masyarakatnya dihancurkan untuk sawah. Vincen Kuipalo melihat tanah adatnya diincar untuk perkebunan tebu dan markas militer. Franky Woro menjadi pelopor gerakan salib merah dan palang adat untuk menolak sawit biodiesel. 

Sementara Willem Kimko—tetua adat yang pernah mengungsi ke Papua Nugini akibat operasi militer Indonesia di Papua tahun 1984—menjadikan pesta babi bukan sekadar tradisi, melainkan alarm perlawanan dan cara mengonsolidasikan masyarakat adat sebelum tanah mereka benar-benar diratakan oleh negara dan korporasi yang datang membawa alat berat, izin resmi, serta ambisi pembangunan yang tidak pernah merasa perlu meminta permisi kepada manusia yang telah hidup di sana jauh sebelum republik ini berdiri.

Dan di situlah film ini menjadi sangat tragis sekaligus ironis.

Negara modern yang mengaku demokratis justru membuat masyarakat adat harus kembali meminta perlindungan kepada leluhur dan simbol-simbol adat karena hukum negara gagal melindungi mereka.

“Kami percaya bahwa kalau memang kami sudah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini… berarti kami meminta bantuan kepada nenek moyang dan Tuhan.”

Kalimat itu sebenarnya adalah dakwaan moral terhadap negara.

Di titik itu saya sadar, ini bukan sekadar film soal perusakan lingkungan. Ini film tentang relasi kuasa. Tentang bagaimana negara hadir bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai alat yang membuka jalan bagi korporasi besar untuk memuaskan nafsu mempertebal kantong konglomerat yang mengorbankan masyarakat adat.

Film ini menjelaskan bahwa pemerintah mengincar 2,5 juta hektar hutan Papua untuk proyek pangan dan energi: sawit untuk biodiesel B50, tebu untuk bioetanol E10, sawah skala raksasa, dan peternakan. Semua dibungkus jargon “ketahanan pangan” dan “transisi energi.” Kedengarannya mulia. Tapi di lapangan? Yang datang lebih dulu justru alat berat, tentara, intimidasi, dan perampasan tanah adat.

Pesta Babi (00:02:09)

Salah satu kutipan dalam film yang paling menyakitkan datang dari masyarakat adat sendiri:

“Jangan sampai mereka datang menghuni, tapi saat kami melakukan perlawanan, sementara kami tidak punya apa-apa akhirnya kita dihabisi seperti binatang.”

Kalimat itu tidak terdengar seperti paranoia tak beralasan. Setelah menonton seluruh film, itu terdengar seperti ingatan kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi—tentang rasa takut terhadap negara yang datang membawa senjata, proyek, dan aparat.

Rasa takut itu muncul sangat nyata dalam salah satu adegan ketika seorang perempuan adat Papua ditanya mengapa masyarakat menolak kehadiran markas militer di wilayah mereka. Ketika interviewer bertanya, “Bukannya akan makin aman kalau ada tentara?” Perempuan itu menjawab dengan kalimat yang justru terasa menampar logika negara tentang keamanan:

Pesta Babi (00:30:31)

“Kalau kampung hidup begini kan aman. Terus kenapa harus didirikan markas militer di sini? Kalau ada tentara paling masyarakat dipukul itu ini. Malah kita punya orang ini yang dianiaya, dipukul, diseret.”

Dan film ini tidak berhenti di kesaksian verbal. Kamera langsung memotong ke adegan cekcok antara aparat dan masyarakat adat. Tidak ada dramatisasi berlebihan. Justru karena terasa mentah dan nyata, adegan itu menjadi jauh lebih mengerikan.

Di tengah ketegangan itu, seorang tetua adat dari marga Kuipalo mengatakan sesuatu yang sangat sederhana namun menusuk nurani:

“Kami manusia, kau lihat? Kamu punya tangan, kami juga punya tangan. Hanya beda rambut.”

Kalimat itu terdengar seperti permintaan paling dasar untuk diakui sebagai manusia. Bukan separatis. Bukan penghambat pembangunan. Bukan sekadar angka statistik proyek nasional. Manusia.

Lalu datang kalimat yang menurut saya menjadi salah satu inti emosional seluruh film:

Pesta Babi (00:43:32)

“Percuma kita hidup di bawah naungan merah putih, ternyata merah putih tidak melindungi kami. Hak kami tidak dihargai.”

Dan jujur, setelah mendengar itu, sulit untuk tetap melihat konflik di Papua hanya sebagai isu keamanan kedaulatan negara atau pembangunan proyek pemerintah semata. Karena yang sedang dipertanyakan masyarakat adat di film ini sebenarnya jauh lebih fundamental: apakah negara benar-benar menganggap mereka bagian dari bangsa ini, atau hanya menganggap tanah mereka penting sementara manusianya bisa disingkirkan?

Film ini juga dengan terang-terangan memperlihatkan bagaimana proyek besar negara memiliki keterhubungan dengan oligarki bisnis. Nama-nama konglomerat, perusahaan sawit, bioenergi, hingga relasi dengan pejabat negara dipaparkan sangat jelas. Ada satu bagian yang membuat saya benar-benar muak:

“Ada 10 perusahaan di proyek ini dan semuanya dimiliki oleh satu keluarga.”

Lalu film memperlihatkan bagaimana korporasi raksasa, pejabat, proyek bioenergi, dan militer saling terhubung dalam satu ekosistem kekuasaan. Di titik itu, istilah “pembangunan nasional” mulai terdengar seperti bahasa yang dipakai untuk menutupi kolonialisme gaya baru.

Infografis dalam adegan film Pesta Babi

Karena mari jujur saja: apa bedanya dengan kolonialisme?

Dulu bangsa Eropa datang mengambil rempah, gula, tanah, dan tenaga kerja atas nama peradaban. Hari ini negara datang mengambil hutan, sagu, sungai, dan tanah adat atas nama ketahanan pangan dan energi hijau.

Metodenya berbeda. Bahasanya lebih modern. Tapi logika dasarnya sama: pusat kekuasaan menentukan nasib tanah yang jauh dari mereka, sementara masyarakat lokal diperlakukan sebagai hambatan pembangunan.

Film ini bahkan secara eksplisit menyebut:

“Jika kita merasa kepunahan peradaban Neanderthal, Astek, Inka, atau Aborigin adalah sejarah masa lalu, film ini menceritakan bagaimana pemusnahan sebuah bangsa sedang terjadi di masa hidup kita.”

Dan jujur, itu bukan kalimat yang terasa berlebihan setelah melihat bagaimana Papua diperlakukan.

Yang paling mengerikan justru bukan kekerasannya. Tetapi normalisasi kekerasan itu. Kita hidup di era media sosial, AI, dan jargon HAM global, tetapi masyarakat adat masih harus menancapkan salib merah di hutan agar tanah mereka tidak dirampas negara. Itu absurd. Dan justru karena absurd, banyak orang memilih tidak melihatnya.

Film ini juga memperlihatkan sesuatu yang sering gagal dipahami orang luar Papua: hutan bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber ekonomi. Hutan adalah identitas, sejarah, leluhur, apotek, supermarket, rumah ibadah, dan arsip kehidupan mereka.

Ketika negara membabat hutan Papua, yang dihancurkan bukan cuma pohon. Yang dihancurkan adalah peradaban.

Karena itu saya rasa judul Pesta Babi bukan tentang seremoni adat semata. Pesta babi dalam film ini adalah simbol konsolidasi terakhir masyarakat adat sebelum dunia mereka benar-benar hilang. Sebuah cara bertahan. Sebuah cara mengatakan: “Kami masih ada.”

Dan mungkin bagian paling menyakitkan dari seluruh film adalah kenyataan bahwa orang-orang yang mempertahankan hutan justru dicap penghambat pembangunan, sementara mereka yang menghancurkannya diberi penghargaan negara.

Film ini membuat saya marah bukan karena ia anti pembangunan. Film ini membuat saya marah karena ia menunjukkan bahwa di Indonesia, pembangunan terlalu sering berarti pengorbanan orang-orang yang paling tidak punya kuasa untuk melawan.

Kolonialisme ternyata tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti logo, berganti jargon, dan sekarang datang membawa nama: proyek strategis nasional.

***